ASN sebagai Pilar Pembangunan, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Peran termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

CILACAP, INFO_PAS – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan peran ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, Selasa (7/1/25).

ASN memiliki peranan yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai aparatur negara, tugas mereka adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan. Keberadaan ASN harus terjaga dari pengaruh atau intervensi politik, baik dari kelompok atau partai politik.

Menurut peraturan yang berlaku, ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari agar birokrasi tidak terjebak dalam arus politik yang bisa merusak integritas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas negara. Selain itu, larangan tersebut bertujuan agar ASN dapat fokus pada tugas yang diemban dan menjalankannya secara maksimal dan profesional.

ASN tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan di luar negeri. Meski ada desentralisasi dan otonomi daerah, pegawai ASN tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini penting untuk menjaga solidaritas dan keutuhan ASN, serta menghindari terjadinya stagnasi dalam birokrasi di daerah yang dapat menghambat kemajuan pemerintahan, terutama terkait isu “putra daerah” yang sering muncul.

Fungsi ASN antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sebagai pelayan publik, ASN bertanggung jawab memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat. Mereka juga berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga stabilitas dan kerukunan antarwarga negara Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya.

Tugas utama ASN adalah menjalankan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ASN juga wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, ASN diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Peran strategis ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting. Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan serta pembangunan nasional, ASN diharapkan bekerja secara profesional, tanpa intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Profesionalisme ASN diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.

Di masa depan, diharapkan ASN dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan profesionalisme yang tinggi dan tanpa pengaruh politik, ASN akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia, serta berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.