Cilacap – Bupati Tatto Suwarto Pamuji mengikut Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 bertema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Acara yang digelar secara virtual ini diikuti bersama para Asisten Sekda dan sejumlah kepala OPD di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupai Cilacap, Kamis (20/1/2022).
Pertemuan ini juga dihadiri secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa tahun 2022 menjadi fase penting dalam pemulihan ekonomi, setelah berbagai kompleksitas masalah datang bertubi tubi di tahun 2021. Terlebih, indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan, stabilitas, dengan didukung fondasi sistem keuangan yang kuat untuk akselerasi pemulihan.
Meski penanganan pandemi sudah semakin terkendali, ada tantangan di tahun 2022 yang masih harus diwaspadai dengan adanya varian omicron. “Pencapaian vaksinasi sudah semakin meningkat, pagi-pagi saya sudah mendapatkan data vaksin sudah disuntikikaan kepada 301 juta rakyat kita. Dosis 1 mencapai 85 ?n dosis 2 mencapai 50 %. Bahkan vaksin booster sudah disuntikkan sejak 22 Januari lalu”, kata Presiden.
Presiden berharap, penanganan pandemi yang baik meningkatkan optimisme, membangkitkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan produktivitas lainnya. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam laporaannya menjelaskan, sektor ekonomi dan keuangan terus pulih di masa pandemi, didukung penurunan kasus dan penanganan Covid-19 yang makin baik.
“Stabilitas sistem keuangan terjaga ditunjukan dengan Indeks stabilitas dan keuangan yang terkendali dan perbaikan berbagai indikator-indikator keuangan lainnya”, jelas Wimboh.
OJK telah menyiapkan berbagai kebijakan pada sektor jasa keuangan di Tahun 2022. Pertama, meningkatkan sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi Nasional dengan memberikan insentif bersama Pemerintah dan OJK serta pembiayaan kepada sektor komoditas prioritas Pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Kedua, mempersiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di Negara maju dan domestik. Antara lain dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi serta percepatan penyelesaian reformasi IKNB. Ketiga, mengembangkan sektor ekonomi baru seperti pendirian pasar karbon dan pengurangan emisi efek rumah kaca. Keempat, memperluas akses keuangan masyarakat dan transformasi digital sektor jasa keuangan.(**)